Media Sinergitas TNI-Polri News,PEMATANGSIANTAR –
Langkah Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Pematangsiantar yang memboyong rombongan dalam agenda Capacity Building ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, memicu gelombang kecaman keras.
Gerakan Pendukung Presiden dan Aspirasi Rakyat (GEPPAR) menilai kegiatan tersebut bukan sekadar perjalanan dinas, melainkan bentuk pemborosan anggaran yang melukai empati publik.
Ketua GEPPAR menegaskan bahwa agenda yang dipimpin oleh Kepala KPw BI Pematangsiantar, Ahmadi Rahman, merupakan preseden buruk di tengah instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran negara.
GEPPAR mencium adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dengan kedok perjalanan dinas yang sejatinya tidak mendesak.
“Kami menilai ini adalah bentuk pembodohan publik. Di saat masyarakat Siantar-Simalungun sedang berjuang menghadapi himpitan ekonomi, pejabat Bank Indonesia justru asyik ‘plesiran’ dengan modus capacity building ke IKN. Ini bukan sekadar tidak etis, tapi patut diduga sebagai upaya merampok uang rakyat secara halus melalui pos perjalanan dinas,” tegas Ketua GEPPAR dalam pernyataan resminya.
Tabrak Instruksi Presiden dan Semangat Penghematan
GEPPAR menyoroti bahwa kegiatan ini secara terang-terangan mengangkangi semangat penghematan yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Inpres tersebut secara spesifik memerintahkan lembaga negara untuk selektif dan efisien dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas.
“Seharusnya Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memberikan contoh kebijakan fiskal yang bijak, bukan malah menghamburkan uang rakyat untuk agenda yang urgensinya sangat dipertanyakan. Apa korelasi langsung capacity building di IKN terhadap peningkatan kesejahteraan UMKM atau stabilitas harga pangan di Siantar-Simalungun?” lanjutnya.
Geppar Siap Turun ke Jalan dan Tuntut Audit Kemenkeu
sebagai bentuk protes atas ketidakpedulian KPw BI Pematangsiantar, GEPPAR menyatakan komitmennya untuk segera mengonsolidasikan massa dan turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran.Selain aksi lapangan, GEPPAR secara resmi mendesak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk segera turun tangan melakukan audit investigatif terhadap penggunaan anggaran di internal KPw BI Pematangsiantar.”Kami tidak akan diam.
Dalam waktu dekat, GEPPAR akan turun ke jalan untuk menyuarakan ketidak adilan ini. Kami juga meminta Kemenkeu segera mengaudit aliran dana perjalanan dinas ini. Jika ditemukan unsur memperkaya diri atau kelompok di balik kedok perjalanan dinas ini, maka harus ada konsekuensi hukum yang tegas bagi Kepala KPw BI Siantar,” pungkasnya.
GEPPAR memperingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap institusi Bank Indonesia di daerah sedang dipertaruhkan. Transparansi dan akuntabilitas adalah harga mati yang tidak bisa ditawar.(KDM07).
