Media Sinergitas TNI-Polri News,Jakarta –
Pemerintah terus mengoptimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara terpadu melalui Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla Kemenko Polkam. Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenko Polkam Brigjen TNI Honi Havana menegaskan, pemerintah memprioritaskan percepatan pemadaman di wilayah yang masih terbakar sekaligus memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan layanan dasar, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Upaya di lapangan dilakukan dengan mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), helikopter water bombing, serta patroli darat dan udara. Pada saat yang sama, penegakan hukum terus diperkuat. Sebanyak 219 perkara karhutla ditangani di sejumlah wilayah, sementara Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap 95 korporasi yang diduga terkait karhutla dan KLH/BPLH telah menyegel 50 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan.
Pemerintah juga memperkuat pencegahan dengan menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 mengenai larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Kemenko Polkam terus mengoordinasikan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, dan masyarakat agar langkah pemadaman, pencegahan, perlindungan masyarakat, informasi publik, hingga penegakan hukum berjalan terpadu.
Konferensi pers turut dihadiri Deputi I Bakom RI Fahd Pahdepie, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pol. Mohammad Irhamni, Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan; Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara KLH/BPLH Edward Nixon Pakpahan, Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG Marjuki, serta Direktur Informasi Publik Ditjen Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi Nursodik Gunarjo. Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mencegah karhutla: jangan membuka lahan dengan membakar, segera laporkan titik api, dan jaga lingkungan sebelum api meluas.(Red/Rans)
#KemenkoPolkam #Karhutla #CegahKarhutla
