Media Sinergitas TNI-Polri News,Simalungun –
Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) dan capaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi sorotan dalam Musyawarah Desa (Musdes) di Nagori Marihat Dolok, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, Selasa (1/9/2026).
Babinsa Koramil 09/Tiga Balata Kodim 0207/Simalungun, Serda Jataksir Purba, hadir dalam Musdes Pertanggungjawaban BUMNag Tahun Anggaran 2025 sekaligus monitoring dan evaluasi capaian PBB Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Balai Pertemuan Nagori Marihat Dolok.
Forum tersebut menjadi ruang bagi pemerintah nagori, pengurus BUMNag, serta masyarakat untuk mengevaluasi pengelolaan usaha nagori sekaligus melihat sejauh mana capaian penerimaan PBB selama tahun berjalan.
Kehadiran Babinsa menjadi bagian dari penguatan sinergi antara aparat kewilayahan dan pemerintah nagori. Serda Jataksir Purba mengikuti pembahasan sekaligus mendorong agar setiap proses pemerintahan dan pembangunan di tingkat nagori berjalan tertib, terbuka, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Evaluasi PBB juga dinilai penting karena penerimaan pajak menjadi salah satu unsur pendukung pembiayaan pembangunan. Karena itu, capaian yang belum optimal perlu menjadi bahan evaluasi bersama agar target penerimaan dapat ditingkatkan.
“Musyawarah dan evaluasi seperti ini menjadi langkah penting untuk menyamakan persepsi, mengetahui kendala di lapangan, serta mencari solusi bersama demi kemajuan nagori,” ujar Serda Jataksir Purba dalam kegiatan tersebut.
Musdes dihadiri Kasi Trantib Kecamatan Dolok Panribuan Bunga Sinaga, Pangulu Nagori Marihat Dolok M.T. Jaya Sianturi, Bhabinkamtibmas Tiga Dolok Aiptu R. Sidabalok, Maujana Nagori Marihat Dolok, pengurus BUMNag, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh perangkat Nagori Marihat Dolok.
Melalui forum tersebut, seluruh pihak diharapkan tidak sekadar menyampaikan laporan, tetapi juga mampu menghasilkan evaluasi dan langkah konkret untuk memperbaiki pengelolaan BUMNag serta meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB.
Sinergi pemerintah nagori, masyarakat, dan aparat kewilayahan menjadi kunci agar tata kelola pemerintahan semakin transparan, pembangunan berjalan tepat sasaran, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.(Pendim0207/SML).
