(Dok Foto,SPBU di Siak)
Media Sinergitas TNI-Polri News,PEKANBARU, 30 April 2026 –
Gerakan Pendukung Presiden dan Aspirasi Rakyat (GEPPAR) melontarkan kritik tajam terhadap krisis kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi yang kembali mencekik masyarakat di Provinsi Riau. Sebagai salah satu provinsi penghasil minyak terbesar, antrean panjang kendaraan yang mengular hingga ke badan jalan di berbagai SPBU dinilai sebagai bukti kegagalan tata kelola distribusi dan lemahnya pengawasan.
Yogi Selaku Tim Investigasi mewakili Ketua GEPPAR menegaskan bahwa fenomena ini bukan sekadar masalah teknis distribusi, melainkan bentuk pengabaian terhadap hak-hak rakyat kecil.
Meskipun Polda Riau baru saja menyita 41 ton Solar subsidi dari 21 kasus penyelewengan dalam dua pekan terakhir, kelangkaan di lapangan masih terus terjadi.“Sangat memuakkan melihat rakyat Riau harus membuang waktu berjam-jam, bahkan bermalam di jalanan hanya untuk mendapatkan Solar subsidi, sementara kita berdiri di atas tanah yang memproduksi minyak. Ini adalah ironi yang memalukan! Ke mana perginya kuota untuk rakyat?” tegas Ketua GEPPAR dalam pernyataan persnya hari ini.
Tiga Poin Tuntutan Tegas GEPPAR:
Audit Investigatif Kuota Solar: GEPPAR mendesak BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut untuk transparan mengenai realisasi kuota Solar di Riau.
Kami mencurigai adanya kebocoran distribusi yang mengalir ke sektor industri besar atau oknum mafia BBM, mengingat banyaknya kasus penyalahgunaan yang diungkap polisi di wilayah seperti Pelalawan dan Inhil.
Tindak Tegas SPBU Nakal: Meminta Pertamina memberikan sanksi pencabutan izin operasi bagi SPBU yang terbukti melayani pelangsir atau bermain mata dengan pihak industri.
Penahanan komisaris dan direktur SPBU baru-baru ini di Pelalawan menunjukkan bahwa ‘permainan’ internal memang nyata.Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah: GEPPAR mendesak Pemerintah Provinsi Riau untuk tidak hanya menjadi penonton. Pemda harus agresif melakukan pengawasan lapangan, bukan sekadar mengeluarkan surat imbauan tanpa taring.
GEPPAR menilai kelangkaan ini berdampak langsung pada kenaikan biaya logistik dan harga bahan pokok, yang kian menghimpit ekonomi warga. Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret untuk mengurai antrean dan menormalkan pasokan, GEPPAR akan mengambil langkah-langkah aspiratif yang lebih luas sesuai mandat organisasi.
“Jangan paksa rakyat untuk bersikap keras karena ekonomi mereka tersandat. Kami tidak butuh janji manis atau alasan klasik soal ‘dinamika penyaluran’. Kami butuh Solar tersedia di setiap nosel SPBU untuk rakyat yang berhak!” tutupnya. (Red/tim)
