Media Sinergitas TNI-Polri News,PEKANBARU –
Gerakan Pendukung Presiden dan Aspirasi Rakyat (GEPPAR) menyampaikan kritik keras dan sorotan tajam terkait krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar yang terus menghantui masyarakat di Provinsi Riau. Kelangkaan ini dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap hak-hak rakyat dan penghambat program strategis pemerintah di daerah.
Yogi P, selaku Perwakilan Bidang Investigasi GEPPAR, menegaskan bahwa antrean panjang yang mengular di hampir seluruh SPBU di Riau bukan hanya fenomena teknis, melainkan indikasi adanya kegagalan manajemen distribusi yang fatal.
“Riau adalah lumbung energi nasional, namun sangat memprihatinkan ketika rakyatnya harus kesulitan mendapatkan Solar subsidi. Kami menduga ada ketidaksinkronan data dan lemahnya pengawasan yang memicu kebocoran distribusi,” ujar Yogi P dalam pernyataan resminya.
SOROTAN DAN KRITIK TAJAM GEPPAR:
GEPPAR menilai Pertamina Patra Niaga tidak serius dalam menjalankan amanat undang-undang untuk menyalurkan energi yang berkeadilan. Kelangkaan yang terjadi berulang kali menunjukkan tidak adanya sense of crisis dari pihak pengelola distribusi terhadap kondisi ekonomi masyarakat bawah, terutama para pengemudi logistik dan pelaku usaha kecil di Riau.
SOLUSI DAN TUNTUTAN TEGAS
GEPPAR:Sebagai Gerakan yang mengawal aspirasi rakyat dan kebijakan Presiden,GEPPAR menuntut langkah konkret sebagai berikut:
- Audit Investigatif Patra Niaga: Mendesak instansi terkait dan penegak hukum untuk segera melakukan audit investigatif terhadap Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut.
- Audit harus menyasar alur distribusi dari hulu hingga ke hilir untuk mendeteksi potensi penyimpangan.
- Evaluasi Jajaran Direksi: Meminta Menteri BUMN segera mengevaluasi dan mencopot jajaran Direksi Pertamina Patra Niaga yang terbukti gagal menjaga stabilitas stok BBM subsidi di daerah produktif seperti Riau.
- Transparansi Kuota & Distribusi: Menuntut pembukaan data distribusi Solar subsidi secara transparan kepada publik guna meminimalisir praktik “main mata” dengan sektor industri besar.
Optimalisasi Satgas Pengawasan: Mendorong pembentukan Satgas lintas sektor yang melibatkan elemen masyarakat untuk memantau penyaluran di SPBU agar tepat sasaran.“Kami berdiri bersama rakyat.
Jika langkah audit dan evaluasi ini tidak segera dilakukan, maka patut dipertanyakan komitmen Patra Niaga terhadap visi Presiden dalam menyejahterakan rakyat. GEPPAR akan terus mengawal isu ini hingga Solar subsidi kembali normal di tanah Riau,serta akan Surati ke sekretariat presiden Republik Indonesia terkait hal ini,Laporan ke pusat aman – aman saja fakta rakyat menjerit mencari BBM Subsidi di Riau ” pungkas Yogi P. (Kdm07/red)
