Media Sinergitas TNI-Polri News,PEMATANGSIANTAR, 9 Juli 2026 –
Di tengah sorotan tajam terhadap tata kelola energi nasional, DPC PMKRI Cabang Pematangsiantar Santo Fransiskus dari Assisi mengambil sikap tegas. Mereka menyatakan dukungan penuh kepada Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri untuk membongkar dugaan mega korupsi pengadaan batu bara di PT PLN (Persero) hingga ke akar-akarnya.
Bagi PMKRI, sektor energi bukan sekadar komoditas, melainkan nyawa bagi hajat hidup orang banyak. Segala bentuk penyelewengan di sektor ini dianggap sebagai pengkhianatan terhadap kepentingan publik dan stabilitas ekonomi negara.
Ketua Presidium PMKRI Cabang Pematangsiantar, Fransisco Mezgion Hutauruk, memberikan ultimatum keras agar aparat penegak hukum tetap tegak lurus dan tidak goyah.
“Kami mendukung penuh Kortastipidkor Polri bekerja tanpa rasa takut. Kami meminta agar penegakan hukum dilakukan secara profesional, independen, dan berbasis bukti kuat. Jangan sampai proses ini disetir oleh kekuatan politik praktis maupun kepentingan oligarki ekonomi yang ingin menutup-nutupi kebenaran,” tegas Fransisco dalam keterangannya, Kamis (9/7/2026).
PMKRI tidak hanya menuntut pengusutan di level permukaan. Mereka mendesak penyidik untuk berani membongkar peran aktor intelektual di balik skandal ini. Menurut PMKRI, kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum saat ini bergantung sepenuhnya pada keberhasilan menuntaskan kasus besar ini.
Penyelamatan Aset Negara: PMKRI menekankan bahwa setiap rupiah yang dikorupsi adalah hak rakyat yang harus dikembalikan.
Objektivitas Mutlak: Penegakan hukum harus dilakukan secara transparan, adil, dan tetap memegang teguh prinsip praduga tak bersalah.
Seruan untuk Publik
Tidak berjalan sendiri, PMKRI Cabang Pematangsiantar menyerukan sinergi nasional. Mereka mengajak seluruh elemen mahasiswa, masyarakat sipil, dan awak media untuk menjadi mata dan telinga bagi proses hukum ini.
“Kasus ini adalah ujian bagi integritas penegakan hukum kita. Kami mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap kritis dan aktif mengawal proses ini. Mari kita pastikan bahwa tidak ada lagi ruang bagi praktik koruptif dalam pengelolaan energi nasional,” tutup Fransisco.(kdm07)
