Media Sinergitas TNI-Polri News,KEPULAUAN MERANTI —
Masyarakat Desa Dedap, Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, memohon perhatian serius dari Presiden RI Prabowo Subianto. Jembatan penghubung jalur laut yang menjadi satu-satunya urat nadi kehidupan mereka kini berada dalam kondisi kritis dan terancam ambruk sewaktu-waktu.
Kondisi darurat ini terekam jelas dalam dokumentasi lapangan yang diambil pada Sabtu, 26 September 2026, pukul 14.03 WIB di titik koordinat Lat 1.317794 Long 102.385361.
Dari pantauan visual, kerusakan struktur jembatan sudah sangat parah. Lantai beton di bagian pangkal pecah dan patah, sementara plat besi penyangga tampak berkarat dan menggantung. Kayu-kayu penutup lantai banyak yang lapuk dan berlubang. Tiang pancang beton yang tertanam di lumpur pesisir juga dipenuhi tumpukan teritip dan cangkang laut menandakan sudah puluhan tahun terendam tanpa sentuhan pengecatan maupun perawatan berkala.
Selain itu, kerangka atap kanopi besi di atas jembatan tampak miring dengan penutup yang sobek dan hilang.Di bawah jembatan, sebuah kapal kayu tampak kandas di lumpur saat air surut, menegaskan fungsi vital jembatan ini sebagai infrastruktur pelabuhan rakyat. Di sekitarnya, rumah-rumah panggung warga berdiri mengandalkan akses tersebut untuk keluar dan masuk desa.
Bagi warga setempat, jembatan ini jauh dari kata biasa. Setiap hari, infrastruktur tersebut dilalui oleh petani, pedagang, nelayan, hingga anak-anak sekolah. Hasil komoditas seperti sagu, karet, dan hasil perikanan wajib diangkut melaluinya untuk dipasarkan ke luar desa. Jika jembatan ini ambruk, perekonomian Desa Dedap dipastikan lumpuh total dan warga akan terisolasi.
Ironisnya, usia jembatan ini telah mendekati dua dekade. Dibangun pada 2007 saat wilayah tersebut masih menjadi bagian dari Kabupaten Bengkalis sebelum Kepulauan Meranti resmi mekar pada 2009 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 sejak saat itu pula, menurut pengakuan Kepala Desa Dedap Mansur, belum pernah ada perbaikan besar dari pemerintah kabupaten.
Selama ini, pemerintah desa hanya mampu melakukan penanganan darurat secara swadaya. Warga secara gotong royong menambal lantai yang retak menggunakan semen. Namun, upaya tersebut tidak bertahan lama mengingat kerusakan struktural di bagian bawah sudah terlampau berat.
“Kami sudah berkali-kali mengusulkan, mulai dari Musrenbang desa, kecamatan, sampai ke kabupaten. Tapi sampai hari ini belum ada realisasi. Kami khawatir harus menunggu jatuh korban dulu baru mendapat perhatian,” ujar Mansur.
Kekhawatiran warga bukan tanpa dasar. Pola kerusakan serupa sebelumnya telah memicu ambruknya dua jembatan lain di Kecamatan Tasik Putri Puyu, yakni Jembatan Perawang di Desa Selat Akar pada Agustus 2023 dan Jembatan Panglima Sampul di Tebing Tinggi Barat pada Mei 2024. Keduanya sama-sama dibangun pada 2007 di era Kabupaten Bengkalis dan minim perawatan pasca pemekaran wilayah.
Situasi ini semakin pelik mengingat status Kepulauan Meranti sebagai daerah pesisir terluar dan salah satu wilayah termiskin di Riau yang memerlukan perhatian nasional. Di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Meranti 2026 yang turut terdampak efisiensi dana transfer pusat, warga sangat mengharapkan adanya intervensi langsung dari Pemerintah Pusat.
Masyarakat Desa Dedap berharap Presiden RI melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan segera menerjunkan tim teknis untuk mengaudit kelayakan jembatan. Warga mendesak agar alokasi pembangunan baru dapat segera disetujui melalui skema Inpres Jalan Daerah (IJD) atau Dana Alokasi Khusus (DAK) sebelum terjadi insiden tragis yang merenggut nyawa.(kdm07/M.Syuk/red)
