SIARAN PERS NO. 573/SP/HM.01.02/POLKAM/11/2025
Media Sinergitas TNI Polri News,Polkam, Bali — Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) terus memperkuat peran koordinasinya dalam tata kelola demokrasi nasional dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi dan Optimalisasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Bali. Kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi faktor pendorong dan merumuskan langkah strategis untuk memastikan peningkatan kualitas demokrasi yang substansial di tingkat daerah.
Asdep Koordinasi Demokrasi dan Kepemiluan Kemenko Polkam, Brigjen TNI Haryadi, menjelaskan bahwa capaian IDI Nasional 2024 sebesar 79,81 meningkat dibandingkan 2023, namun masih dalam kategori sedang dan memerlukan upaya berkelanjutan untuk mencapai target RPJMN (81,69-85,23). “IDI harus berfungsi sebagai alat ukur sekaligus kompas perbaikan demokrasi yang harus dioptimalkan. Ia merinci enam langkah strategis Kemenko Polkam: Peningkatan kualitas regulasi demokrasi; Penguatan kebebasan sipil; Penguatan peran Lembaga demokrasi; Penguatan kultur politik demokratis; Optimalisasi data dan indikator IDI; serta Kolaborasi multi pihak,” tambahnya.
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat perkembangan dan kualitas demokrasi di Indonesia. Posisinya sangat strategis karena telah ditetapkan sebagai salah satu Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang tercantum dalam RPJPN dan RPJMN, sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur dalam RPJPD di daerah. IDI mengukur tiga aspek utama demokrasi: Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik, dan Kapasitas Lembaga Demokrasi. Perbaikan sistem kepemiluan dan kepartaian untuk memperkuat sistem presidensial; dan Penguatan lembaga demokrasi.
Rakor ini menegaskan bahwa Kemenko Polkam dan seluruh Tim Pokja IDI berkomitmen penuh untuk mengoptimalisasi Indeks Demokrasi Indonesia dengan mendorong demokrasi yang inklusif, transparan, dan berbasis data di seluruh Indonesia. Upaya yang terintegrasi antara perencanaan pembangunan di pusat dan regulasi daerah ini menjadikan IDI sebagai kompas perbaikan strategis yang menjadi rujukan bagi pembangunan politik yang berkualitas dan berkelanjutan di masa mendatang.
Rakor ini juga dihadiri oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Politik Pemprov Bali Bagus Pemayun, Direktur Statistik Ketahanan Sosial (Hansos) BPS Nurma Midayanti, Direktur Politik Dalam Negeri (Poldagri) Kemendagri Akbar Ali, dan Maharani, Perencana Ahli Madya Bappenas. Turut hadir Anak Agung Gede Dirge Kardita, Penanggung Jawab IDI BPS Provinsi Bali.
