Media Sinergitas TNI-Polri News,ASAHAN –
Wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Sumatera Timur kembali menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat, khususnya di wilayah Batu Bara, Asahan, Tanjung Balai, Labuhanbatu Utara (Labura), Labuhanbatu, dan Labuhanbatu Selatan (Labusel).Menanggapi dinamika tersebut, tokoh pemuda asal Asahan, Oman Lukmanul Hakim MS, SH, didampingi oleh Bayu Manurung beserta jajaran pengurus DPD IPK Asahan, memberikan pandangan kritis sekaligus mempertanyakan kesiapan fundamental dari rencana besar tersebut.
Kajian Akademik Jadi Pertanyaan UtamaOman Lukmanul Hakim secara tegas mempertanyakan landasan ilmiah yang digunakan oleh para inisiator DOB Sumatera Timur. Ia menyoroti relevansi dokumen pendukung yang menjadi dasar pengusulan tersebut.
“Kita perlu memperjelas dan mempertegas, kajian akademik tahun berapa yang digunakan sebagai dasar pengusulan DOB Sumatera Timur ini? Ini penting untuk memastikan apakah data yang digunakan masih relevan dengan kondisi saat ini atau tidak,” ujar Oman dalam keterangannya di Asahan.
Kondisi Keuangan Daerah yang MemprihatinkanLebih lanjut, pria yang akrab disapa Oman ini mengingatkan tentang realita ekonomi nasional dan daerah yang sedang tidak baik-baik saja. Ia menilai, memaksakan pemekaran di tengah kondisi efisiensi anggaran adalah langkah yang berisiko bagi keberlangsungan pelayanan publik.
“Sama-sama kita ketahui kondisi keuangan negara saat ini, terkhusus bagi daerah-daerah yang tergabung dalam rencana DOB tersebut, kondisinya sangat miris. Terjadi penghematan anggaran yang sangat ketat (pres), bahkan ada daerah yang Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya sangat memprihatinkan. Kondisi efisiensi anggaran ini sedang menghantui pemerintah daerah,” jelasnya.
Oman menambahkan, jika rencana ini masih mengacu pada kajian tahun 2013-2014, maka hal tersebut perlu ditinjau ulang secara total. Menurutnya, periode tersebut memang sempat terlihat makmur karena adanya Dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB), namun justru menyisakan masalah besar di kemudian hari.”Pada tahun-tahun itu banyak dana bertebaran, tapi kita sayangkan banyak kegiatan yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan Sumut, sehingga terjadi penunggakan pembayaran pada kegiatan yang sudah terealisasi.
Kita tidak ingin kesalahan serupa terulang,” tegasnya.Kepentingan Bersama di Atas SegalanyaMenutup pernyataannya, Oman mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan untuk melihat wacana ini secara objektif, bukan sekadar terjebak pada polarisasi setuju atau tidak setuju.”Mari kita kaji dan pertimbangkan secara matang. Ini menyangkut kepentingan kita bersama.
Kita semua menginginkan yang terbaik bagi daerah yang kita cintai. Pro dan kontra itu hal biasa, sepanjang tetap menjaga adab dan etika dalam berpendapat,” pungkasnya. (Red)
