Media Sinergitas TNI-Polri News,Simalungun —
Perencanaan pembangunan di tingkat nagori menjadi salah satu kunci agar program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Hal itu menjadi perhatian dalam Musyawarah Rencana Kerja Pemerintahan Nagori yang digelar bersama empat nagori di Kecamatan Dolok Batunanggar, Kabupaten Simalungun, Jumat (25/9/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Babinsa Koramil 05/Serbelawan Kodim 0207/Simalungun, Serda Suprat, turut hadir dan mengikuti pembahasan rencana kerja pemerintahan dari empat nagori, yakni Nagori Dolok Merangir II, Nagori Dolok Tenera, Nagori Selinduk, dan Nagori Kahean.
Musyawarah tersebut menjadi ruang bersama bagi pemerintah nagori, pendamping desa, tokoh masyarakat, serta unsur terkait untuk membahas berbagai rencana dan kebutuhan pembangunan yang akan menjadi bagian dari program kerja pemerintahan nagori.
Kehadiran Babinsa dalam forum tersebut merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi dan sinergi antara TNI dengan pemerintah nagori serta masyarakat. Babinsa juga dapat menyerap informasi mengenai berbagai persoalan dan kebutuhan warga yang muncul dalam proses perencanaan pembangunan.
Kegiatan dihadiri para Pangulu dari empat nagori, Kasi PMN Sukanti, Tenaga Ahli Kabupaten Simalungun Arjuna, Kasi Pemerintahan Mariani Purba, Pendamping Desa, Ketua Maujanah dari empat nagori, Gamot dan perangkat nagori, para bidan desa, serta ibu-ibu PKK dari Nagori Dolok Merangir II, Dolok Tenera, Selinduk, dan Kahean.
Musyawarah berlangsung sebagai bagian dari proses penyusunan program kerja pemerintahan nagori dengan melibatkan berbagai unsur. Dengan keterlibatan banyak pihak, perencanaan pembangunan diharapkan dapat disusun secara lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing nagori.
Bagi Babinsa, keterlibatan dalam kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan seperti ini juga menjadi bagian dari tugas pembinaan teritorial, sekaligus memperkuat hubungan komunikasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat di wilayah binaannya.
Melalui sinergi tersebut, pemerintah nagori bersama seluruh unsur masyarakat dapat menyusun prioritas pembangunan secara lebih partisipatif, sehingga program yang direncanakan memiliki manfaat nyata bagi masyarakat.(Pendim0207/SML).
