Media Sinergitas TNI-Polri News, Pematangsiantar – Upaya reformasi Polri yang terus ditekankan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memperkuat keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum dinilai gagal berjalan di Kota Pematangsiantar.
Sejumlah elemen masyarakat menilai Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur Sitinjak tidak mampu menjalankan instruksi pimpinan Polri dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).
Kritik terbuka terhadap jajaran aparat penegak hukum di kota tersebut mencuat dari berbagai organisasi masyarakat yang merasa kondisi keamanan semakin memburuk dan aktivitas-aktivitas ilegal disebut semakin marak.
Ketua Garda Kamtibmas Siantar: “Kapolres Gagal Total”
Ketua Garda Kamtibmas Pematangsiantar, Weri Sianturi, menyampaikan kekecewaannya secara tegas terhadap kinerja aparat kepolisian setempat.
Ia menilai sejumlah persoalan hukum mulai dari narkoba, tempat hiburan malam (THM), perjudian, hingga kejahatan jalanan tak kunjung diberantas secara maksimal.
“Kepada Kapolres Kota Pematangsiantar, silahkan angkat kaki dari kota ini. Anda gagal dalam segala hal melawan hukum terkait aktivitas-aktivitas ilegal, narkoba, THM, judi, begal, kejahatan pajak, mafia-mafia walet yang jelas-jelas merugikan negara,” ujar Weri Sianturi, Minggu (30/11/2025).
Weri menuding bahwa aparat penegak hukum justru dinilai berkompromi dengan berbagai aktivitas ilegal tersebut.
“Segala hal yang merugikan dan menghancurkan negeri ini, Anda kami duga berkompromi dengan mereka. Seluruh APH Kajari, Ketua PN, Kapolres, Kepala BNN dan Kasatpol PP Pematangsiantar silakan keluar dari kota ini. Kalian bermain-main dengan para mafia. Kalian hanya mau ambil duit tugas di sini. Kalian semua lebih jahat dari para begal yang ada,” lanjutnya.
Pernyataan keras itu mencerminkan meningkatnya ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap aparat penegak hukum di Pematangsiantar.
Organisasi Pemuda Sumut Ikut Desak Kapolres Dicopot
Desakan serupa juga datang dari Ketua KAM Sumut Millenial, Tri Aditya, yang menilai masalah keamanan di Pematangsiantar semakin jauh dari harapan. Menurutnya, kondisi ini mencerminkan gagalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kapolres Pematangsiantar.
Aditya mendesak Kapolda Sumatera Utara, Irjen Whisnu Hermawan Februanto, untuk segera mengambil tindakan tegas. Ia juga meminta agar Kapolda Sumut segera mencopot Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur Sitinjak, karena dinilai tidak mampu mengendalikan Kamtibmas dan memberantas aktivitas ilegal yang meresahkan masyarakat.
“Perbaikan keamanan hanya bisa berjalan apabila pimpinan Polres diganti dengan sosok yang benar-benar mampu menjalankan arahan Kapolri terkait transformasi menuju Polri yang Presisi,” ujar Aditya, Senin (1/12/2025).
Situasi Kamtibmas Dinilai Memburuk
Beberapa isu yang menjadi sorotan masyarakat antara lain:
- Maraknya aktivitas narkoba di sejumlah titik kota
- Tempat hiburan malam tak berizin dan aktivitas perjudian
- Aksi begal dan kejahatan jalanan yang dianggap meningkat
- Praktik mafia sarang burung walet yang dinilai merugikan negara
- Kecurigaan terhadap lemahnya penegakan hukum
Para tokoh masyarakat menilai kondisi tersebut menunjukkan tidak optimalnya pengawasan kepolisian di wilayah itu.
Harapan Masyarakat: Reformasi Polri Harus Jalan di Daerah
Instruksi Kapolri untuk memperkuat pengawasan internal, memberantas praktik ilegal, dan meningkatkan kepercayaan publik kepada Polri dianggap tidak berjalan efektif di Pematangsiantar.
Masyarakat berharap adanya evaluasi menyeluruh dari Polda Sumut untuk memastikan program reformasi Polri benar-benar diterapkan hingga level Polres.
Sejumlah organisasi masyarakat berencana menggelar aksi lanjutan sebagai bentuk protes dan dorongan agar Kapolda Sumut segera mengambil langkah konkret.
