Media Sinergitas TNI-Polri News,PEKANBARU –
Aroma ketidakadilan kembali menyeruak di tengah masyarakat. Gerakan Pendukung Reformasi Polri dan Peduli Masyarakat (GPRPPM) hari ini secara tegas menabuh genderang perang terhadap praktik “hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas.” Sorotan tajam kini tertuju pada penanganan kasus dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan Akhmet Fiedel Akbari Zukri—putra dari Bupati Pelalawan, H. Zukri—di sebuah Tempat Hiburan Malam (THM) di Pekanbaru.(28/05/2026)
Publik tidak bodoh.
Di era keterbukaan informasi ini, masyarakat sedang mengamati dengan saksama: Apakah hukum masih memiliki marwah, ataukah ia telah berubah menjadi sekadar alat polesan citra bagi mereka yang memiliki kuasa?
Ujian Nyata Integritas Polri
Kasus ini bukan sekadar insiden biasa; ini adalah “batu ujian” besar bagi institusi kepolisian. Ketika nama besar lingkaran kekuasaan terseret, publik secara insting akan mencium adanya upaya perlindungan atau “pendiaman” kasus.
GPRPPM menegaskan bahwa setiap detik yang terbuang tanpa transparansi kepolisian adalah pengikisan kepercayaan publik yang sangat berharga. Jika hukum hanya berani menggigit rakyat kecil namun mendadak bisu dan senyap ketika berhadapan dengan anak pejabat, maka di mana lagi rakyat bisa mencari keadilan?.
Pesan Keras GPRPPM: Hentikan Sandiwara Hukum
Kami menuntut aparat penegak hukum untuk berhenti bermain “petak umpet” dengan fakta. Melalui rilis ini, GPRPPM menegaskan tiga poin tuntutan mutlak:
Hapus Budaya Keistimewaan: Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bukan sekadar pajangan dinding. Hukum harus tegak lurus tanpa memandang latar belakang keluarga atau jabatan orang tua. Tidak ada ruang bagi privilege di hadapan hukum.
Transparansi atau Kepercayaan Mati: Kami mendesak Polri membuka fakta seterang-terangnya.
Jangan ada “pemutihan,” jangan ada intervensi uang, dan jangan ada skenario perlindungan terselubung. Kepercayaan masyarakat adalah modal utama Polri; jangan hancurkan hanya demi melindungi satu nama.
Hukum Sebagai Panglima: Kami bertanya kepada hati nurani aparat: Apakah seragam yang Anda kenakan lebih berharga daripada sumpah jabatan untuk menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia?.
Kami Tidak Akan Berkedip
“Kami tidak akan membiarkan hukum di negeri ini menjadi komoditas yang bisa diperjualbelikan. Kami akan mengawal kasus ini hingga tuntas, sampai ke akar-akarnya. Jika polisi gagal membuktikan objektivitasnya, maka rakyatlah yang akan menjadi hakim tertinggi melalui pengawalan opini publik,” tegas perwakilan GPRPPM dengan nada geram.
Negara ini dibangun di atas fondasi hukum, bukan atas fondasi jabatan. Kami menanti langkah nyata Polri untuk membuktikan bahwa di negara ini, tidak ada satu pun orang yang kebal hukum.
Mari kita kawal bersama.
Keadilan harus menang, atau kepercayaan kita terhadap hukum akan tamat.
GERAKAN PENDUKUNG REFORMASI POLRI DAN PEDULI MASYARAKAT (GPRPPM).(KDM07)
#HukumJanganTumpulKeAtas
#KeadilanUntukSemua #ReformasiPolri #GPRPPM #TransparansiHukum #PekanbaruMenggugat
