Media Sinergitas TNI-Polri News DUMAI,16 Mey 2026 –
Tensi politik dan dinamika internal di tubuh Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila (PP) Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, mendadak memuncak. Menanggapi kisruh aktivitas Unit Usaha Penyelamatan Jasa (UUPJ) Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di kawasan pelabuhan yang tengah menjadi sorotan publik, Ketua PAC PP Sungai Sembilan, Ismail alias Ujang Key, akhirnya angkat bicara dengan nada tegas.
Ujang Key secara mengejutkan menyatakan bahwa hingga detik ini, dirinya belum menerima Surat Keputusan (SK) resmi kepengurusan dari Majelis Pimpinan Cabang (MPC) PP Kota Dumai.
Pernyataan menohok ini sengaja dikeluarkan untuk merespons manuver sejumlah pihak—termasuk Wakil Ketua PAC Sungai Sembilan, Amir Hamzah—yang belakangan gencar melempar statmen di media massa terkait polemik UUPJ TKBM dengan mengatasnamakan organisasi.
“Selama SK belum diterima, secara organisatoris belum ada kewenangan resmi untuk memerintah ataupun mengambil keputusan atas nama PAC Sungai Sembilan. Jadi, kalau ada pihak yang membawa-bawa nama PAC Sungai Sembilan, saya tegaskan itu tidak benar dan di luar tanggung jawab saya!” cetus Ujang Key dengan nada tegas, Jumat (15/05).
Bantah Isu Premanisme, Desak Tertib Aturan
Ketegasan Ujang Key ini sekaligus menjadi counter-attack (serangan balik) terhadap pemberitaan liar yang mencoba menyeret dan mengaitkan nama PAC PP Sungai Sembilan dengan isu dugaan premanisme di aktivitas pelabuhan Dumai.
Sebagai kader yang telah lulus diklat, Ujang Key menyatakan dirinya tetap berkomitmen mendukung penuh setiap badan usaha di bawah naungan MPC PP Dumai demi kesejahteraan anggota. Namun, ia memberi catatan tebal: semua harus bergerak di koridor hukum.
“Kami mendukung penuh badan usaha MPC PP selama dijalankan sesuai ADRT organisasi, UUD 1945, dan asas Pancasila. Tapi ingat, jangan sembarangan mencatut nama organisasi dalam polemik di masyarakat. Itu hanya akan memperkeruh situasi,” tambahnya.
Peringatan Keras dari Bidang OK: “Jaga Marwah, Jangan Giring Opini Pribadi!”
Setali tiga uang, riak-riak pelanggaran disiplin organisasi ini memicu reaksi keras dari internal elite Pemuda Pancasila Dumai. Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan (OK), Amir Sihombing, langsung memberikan “kartu kuning” dan peringatan keras terkait pentingnya legalitas administrasi.
Amir mengingatkan dengan tegas agar tidak ada kader yang bertindak “offside” atau mendahului mekanisme organisasi demi syahwat politik atau kepentingan pribadi.
“Pemuda Pancasila ini organisasi besar! Jangan sampai ada pihak yang terburu-buru membawa nama organisasi ke ruang publik sementara legalitas kepengurusannya sendiri belum final. Itu bikin multitafsir dan merusak nama baik organisasi,” serang Amir Sihombing tanpa basa-basi.
Amir menutup statmennya dengan kalimat menohok yang ditujukan kepada seluruh kader agar tidak menggunakan atribut PP sebagai tameng kepentingan sepihak.
“Semua kader harus paham, sikap organisasi itu harus punya dasar hukum yang jelas, bukan berdasarkan opini pribadi. Kalau belum ada legitimasi resmi, jangan menggiring opini seolah-olah itu adalah keputusan institusi!” pungkas Amir secara retoris.(KDM07)
