Media Sinergitas TNI-Polri News,JAKARTA, 29 September 2026 –
Presiden RI Prabowo Subianto menggelar diskusi strategis bersama sejumlah menteri kabinet dan pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa siang (29/9). Pertemuan ini berfokus pada penguatan pelayanan hukum di tingkat desa, perlindungan masa depan generasi muda, serta langkah konkret reformasi penanganan narkotika guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efisien.
Hadir dalam diskusi tersebut Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Brian Yuliarto; Wakil Menteri Kesehatan Prof. Dante Saksono Harbuwono; Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria; Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol. Suyudi Ario Seto; Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad; Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi; serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Dalam pertemuan tersebut, terdapat tiga poin utama yang menjadi arahan dan perhatian serius pemerintah:
• Efisiensi Anggaran lewat Restorative Justice Desa: Pemerintah menyoroti penguatan Pusat Bantuan Hukum Kementerian Hukum melalui Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang saat ini telah terbentuk di sekitar 83.960 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Dari total sekitar 16.000 aduan yang masuk, Posbankum berhasil menyelesaikan sekitar 14.000 kasus melalui mediasi dan pendekatan restorative justice. Keberhasilan penyelesaian perkara di luar pengadilan ini mencatat potensi penghematan anggaran negara hingga mencapai Rp1,2 triliun.
• Pemberdayaan Generasi Muda: Presiden menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam membangun lingkungan pendidikan, kesehatan, dan sosial yang aman. Langkah ini krusial untuk mendukung tumbuh kembang generasi muda agar menjadi sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan memiliki daya saing global.
• Reformasi Rehabilitasi dan Overkapasitas Lapas: Pemerintah sepakat meningkatkan koordinasi bersama untuk merumuskan kebijakan penguatan rehabilitasi bagi pengguna narkotika, termasuk bagi mereka yang saat ini berada di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas). Kebijakan ini sekaligus menjadi langkah responsif pemerintah dalam mengatasi persoalan kelebihan penghuni (overcapacity) yang mendesak di berbagai lapas.
Di akhir diskusi, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali komitmennya agar seluruh kementerian dan lembaga terus melakukan pembenahan internal dan konsisten menjaga pemerintahan yang bersih (clean governance).
“Menjaga generasi muda bukan hanya tentang menyiapkan masa depan, tetapi memastikan masa depan itu memiliki ruang untuk tumbuh dengan sehat, aman, dan produktif. Karena Indonesia yang kuat dimulai dari generasi yang kuat,” tegas Presiden Prabowo.(red)
Sekkab RI
