Media Sinergitas TNI-Polri News,PEMATANGSIANTAR –
Suasana di Kota Pematangsiantar kian menghangat. Rabu (10/6/2026), berbagai elemen masyarakat yang terdiri dari tokoh pemuda, mahasiswa, praktisi hukum, hingga pengamat politik berkumpul dalam Hearing Publik yang diinisiasi oleh kelompok masyarakat “Rakyat Siantar Bersuara” (RSB).
Mengusung tema provokatif namun reflektif, “Siantar Adalah Kita, Bukan Mereka”, forum ini menjadi panggung bagi warga untuk merespons berbagai dinamika yang mencuat pasca-aksi unjuk rasa di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.
Mempertanyakan Isu Publik
Aksi di gedung KPK sebelumnya memang sempat menyentak publik Pematangsiantar. Berbagai tudingan terkait pengelolaan Perumda Air Minum (PDAM), polemik rumah singgah eks Covid-19, hingga sejumlah proyek strategis yang dinilai janggal menjadi sorotan utama.
Dalam hearing ini, para peserta tidak sekadar bereaksi, tetapi menguji narasi tersebut dengan kacamata yang lebih jernih dan proporsional.
Desakan Dialog Terbuka
Parluhutan Banjarnahor dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pematangsiantar menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh menutup mata dari realitas di lapangan. Ia menyoroti pentingnya pemerintah hadir langsung dalam ruang-ruang diskusi agar aspirasi warga tidak hanya menjadi angin lalu.
“Masih banyak PR besar di Kota Pematangsiantar, mulai dari konflik pertanahan hingga isu sosial lainnya. Pemerintah harus hadir dalam dialog seperti ini agar solusi bisa diambil secara bertahap dan berkelanjutan,” tegas Parluhutan. Ia menambahkan, jika ada indikasi pelanggaran hukum, biarkan mekanisme hukum yang bekerja secara transparan.
Menjaga Demokrasi yang Rasional
Mantan aktivis, Imran Simanjuntak, mengingatkan pentingnya menjaga substansi gerakan. Menurutnya, aksi apa pun yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan demokrasi harus dihormati, terlepas dari siapa aktor di baliknya.
“Selama substansinya adalah kebenaran dan kepentingan rakyat, maka itu adalah perjuangan bersama. Kita harus tetap rasional dalam melihat setiap gerakan,” ujar Imran.
Senada dengan hal tersebut, jurnalis senior Pematangsiantar, Imran Nasution, mengajak pemerintah daerah untuk melihat kritik sebagai “vitamin” bagi perbaikan kinerja.
“Setiap masukan di ruang publik adalah bahan evaluasi. Kunci bagi pemerintah saat ini adalah bagaimana mereka mampu menjaga kepercayaan masyarakat dengan keterbukaan dan perbaikan nyata,” ujar Imran Nasution.
Menatap Masa Depan Pematangsiantar
Hearing Publik ini bukan sekadar ajang bicara, melainkan upaya kolektif untuk merumuskan rekomendasi konkret bagi Pemerintah Kota Pematangsiantar. Di tengah dinamika yang berkembang, forum ini menegaskan satu pesan kunci: bahwa pembangunan dan pengelolaan kota harus kembali pada kedaulatan warga—karena Siantar adalah milik kita semua, bukan segelintir kelompok.
Catatan: Hasil dari diskusi ini diharapkan dapat menjadi kompas bagi kebijakan pemerintah daerah ke depan demi terciptanya kota yang lebih transparan, adil, dan demokratis. (Kdm07)
