Scroll Untuk Lanjut Membaca

Media Sinergitas TNI-Polri News,PEMATANGSIANTAR –

 

Gerakan Pendukung Presiden dan Aspirasi Rakyat (GEPPAR) melayangkan kritik keras terhadap Walikota Pematangsiantar, Wesly Silalahi. Walikota dinilai loyo, kurang tegas, dan mengabaikan maraknya pengusaha nakal yang melanggar hukum di Kota Pematangsiantar.

 

Sorotan tajam ini muncul akibat bebas beroperasinya sejumlah Tempat Hiburan Malam (THM), salah satunya Koin Bar. THM tersebut secara kasat mata melanggar aturan jam operasional yang seharusnya dibatasi hingga pukul 23.00 WIB atau 24.00 WIB.

 

GEPPAR menilai Walikota terlalu sibuk mengurus anggaran tanpa ada tindakan nyata di lapangan.”Kami sangat menyoroti hal ini. Walikota Pematangsiantar tampaknya lebih mementingkan dana APBD saja daripada menata kota. Masyarakat butuh kinerja nyata, bukan sekadar seremonial belaka!” tegas Ketua GEPPAR, Aditya Tanjung,

 

kepada media pada Minggu (17/5/2026).Aditya juga mempertanyakan fungsi pengawasan Pemko Pematangsiantar terhadap operasional THM nakal yang terkesan kebal hukum. Kelonggaran ini menimbulkan kecurigaan publik adanya kongkalikong di tingkat bawah.

 

“Apakah ada oknum bawahan Walikota yang menerima upeti dari THM tersebut? Kami melihat Walikota Pematangsiantar saat ini hanya fokus mengembalikan modal politiknya saat mencalonkan diri dahulu, daripada mengembalikan kejayaan kota ini agar kembali bersinar,” pungkas Aditya dengan nada geram.

 

GEPPAR mendesak Walikota Wesly Silalahi segera mengevaluasi kinerja bawahannya dan mencabut izin usaha THM yang membandel. Jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan konkret, GEPPAR siap mengambil langkah yang lebih masif demi menegakkan aturan di Kota Pematangsiantar.(KDM07)