Media Sinergitas TNI-Polri News ,PEMATANGSIANTAR –
Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Pematangsiantar Santo Fransiskus dari Assisi menyatakan sikap tegas terkait krisis ekonomi ganda yang melanda masyarakat: anjloknya nilai tukar rupiah dan lonjakan inflasi daerah yang tak terkendali.
Pada Juni 2026, nilai tukar rupiah mencatatkan rekor terburuk sepanjang sejarah dengan menembus Rp18.000 per dolar AS.
Dengan depresiasi lebih dari 7 persen sejak awal tahun, rupiah kini menjadi salah satu mata uang dengan pelemahan terdalam di Asia.
Kondisi nasional ini diperparah dengan situasi lokal yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar, inflasi tahunan kota pada Mei 2026 menyentuh angka 5,14%. Angka ini jauh melampaui batas atas sasaran inflasi nasional sebesar 3,5%. Bahkan, tingkat inflasi Pematangsiantar tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang berada di angka 3,08%.
Jeritan Nyata di Balik Angka
Paulinus Mersiwince Gulo, Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cabang Pematangsiantar, menegaskan bahwa angka-angka statistik tersebut bukanlah sekadar data, melainkan representasi nyata dari penderitaan masyarakat.
“Inflasi 5,14% adalah jeritan nyata dari pasar tradisional kita. Saat rupiah anjlok ke Rp18.000, itu bukan lagi sekadar berita, melainkan beban nyata bagi warga yang harus membayar lebih mahal untuk bahan bakar, tepung, hingga minyak goreng,” ujar Paulinus.
Ia menambahkan, kelompok rumah tangga berpendapatan rendah menjadi pihak yang paling terdampak, mengingat 60 hingga 70 persen pengeluaran mereka terserap untuk kebutuhan pangan.
Kritisi Langkah “Kosmetik” Pemko
PMKRI menilai respons Pemerintah Kota Pematangsiantar selama ini hanya bersifat “kosmetik”. Program seperti pasar murah dianggap hanya meredam gejolak sesaat tanpa menyentuh akar permasalahan struktural. Ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah (Simalungun, Karo, dan Batubara) yang tidak dikelola dengan baik menjadi celah utama yang memicu lonjakan harga setiap kali distribusi terganggu.
“Pemko harus berhenti bermain di permukaan. Kami menuntut kebijakan struktural: perkuat contract farming, bangun cadangan pangan kota, dan kendalikan rantai distribusi secara sistematis. Jangan tunggu inflasi meledak baru bertindak,” tegasnya.
Tuntutan Tegas PMKRI
Dalam pernyataannya, PMKRI Pematangsiantar mendesak langkah konkret dari pemerintah pusat hingga daerah:
Pemerintah Pusat & Bank Indonesia: Melakukan intervensi moneter dan fiskal yang terencana dan terpadu untuk menstabilkan nilai tukar serta memastikan program ketahanan pangan nasional menyentuh daerah dengan inflasi tinggi seperti Pematangsiantar.
Pemerintah Kota Pematangsiantar: Menyusun peta jalan (roadmap) ketahanan pangan berbasis data, memperluas contract farming untuk komoditas strategis, serta mengelola anggaran pengendalian inflasi di APBD secara transparan dan efektif.
PMKRI menutup rilis ini dengan peringatan keras. Jika pemerintah tetap abai, organisasi ini menegaskan akan menempuh jalur advokasi yang lebih tegas.
“Ini bukan ancaman, tetapi tanggung jawab moral kami sebagai organisasi yang berpihak pada rakyat kecil. Kami tidak akan berhenti di ruang diskusi; kami akan terus hadir bersama masyarakat yang terdampak,” pungkas Paulinus. (KDM07)
