Media Sinergitas TNI-Polri News,JAKARTA –
Slogan “ada uang semua lancar” nampaknya tidak lagi berlaku bagi para mafia energi. Dalam sebuah langkah besar yang mengguncang dunia hitam penyalahgunaan energi nasional, Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI secara resmi berkoalisi dengan Bareskrim Polri untuk melancarkan operasi “bersih-bersih” besar-besaran.(06/5/2026)
Targetnya jelas: bukan hanya mafia lapangan, tapi juga para oknum aparat yang nekat menjadi ‘benteng’ atau beking bagi para pencuri hak rakyat kecil.
Peringatan Keras: “Jangan Coba-Coba!”
Komandan Puspom TNI, Mayjen TNI Yusri Nuryanto, menegaskan bahwa institusi TNI tidak akan memberikan ruang sekecil apa pun bagi prajurit yang “main mata” dengan para spekulan BBM dan LPG bersubsidi.”Kalau ada oknum yang terlibat, kami tidak akan mentolerir dan siap membantu penegakan hukum secara tegas,” ujar Jenderal bintang dua tersebut dalam keterangannya.
Senada dengan itu, Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen M. Irhamni, memastikan bahwa sanksi berat menanti oknum polisi yang berani melindungi bisnis ilegal ini. “Setiap bentuk keterlibatan, baik sebagai pelaku maupun pihak yang memberikan perlindungan atau backing, akan kami tindak tegas. Tidak ada toleransi!” tegasnya. Ratusan Kasus Digulung, Ribuan Barang Bukti Disita Komitmen ini bukan sekadar gertakan di atas kertas.
Berdasarkan data terbaru hingga 1 Mei 2026, aparat gabungan telah mencatatkan capaian yang fantastis dalam memberantas praktik culas ini:403 Kasus penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi berhasil diusut tuntas.
517 Tersangka kini telah mendekam di balik jeruji besi di seluruh penjuru Indonesia.Salah satu tangkapan terbesar yang baru saja dibongkar adalah gudang ilegal di Klaten, Jawa Tengah.
Dalam operasi tersebut, petugas berhasil menyita 1.465 tabung gas berbagai ukuran serta armada pengangkut yang digunakan untuk mendistribusikan barang subsidi secara ilegal.Ruang Gerak Mafia Makin SempitLangkah kolaborasi Puspom TNI dan Polri ini mengirimkan pesan kuat bagi siapa pun yang selama ini merasa “kebal hukum” karena memiliki perlindungan dari oknum. Dengan pengawasan ganda dari internal TNI maupun Polri, ruang gerak mafia energi dipastikan akan terkunci rapat.
Negara menegaskan bahwa BBM dan LPG subsidi adalah hak rakyat miskin yang tidak boleh dijarah demi keuntungan pribadi, apalagi dengan melibatkan aparatur negara.(Red)
