Media Sinergitas TNI-Polri News,PEMATANGSIANTAR –
Suasana di depan gedung DPRD Kota Pematangsiantar memanas, Senin (22/6/2026). Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Pematangsiantar-Simalungun menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran bertajuk “Reformasi Jilid II”.
Aksi ini menjadi simbol keresahan mahasiswa terhadap berbagai persoalan nasional dan daerah yang dinilai semakin mencekik rakyat. Mulai dari pelemahan ekonomi hingga penyempitan ruang demokrasi, GMKI menuntut perubahan nyata dari pemangku kebijakan.
Soroti Kebijakan Pemerintah Pusat
Dalam orasinya, Depander Nababan, perwakilan massa aksi, memberikan kritik tajam terhadap sejumlah program pemerintah pusat, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes).
“Kami menuntut audit anggaran serta evaluasi menyeluruh terhadap program-program tersebut. Masih banyak sektor prioritas, seperti pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik, yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih,” tegas Depander.
Selain itu, GMKI menyoroti beberapa poin krusial:
Stabilitas Ekonomi: Mendesak langkah konkret pemerintah dalam mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah yang memicu lonjakan harga kebutuhan pokok.
Kebijakan Energi: Menolak kenaikan harga BBM jenis Pertamax yang dinilai membebani masyarakat.
Demokrasi: Menolak segala bentuk tindakan represif terhadap warga sipil serta menekankan pentingnya perlindungan kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional yang tidak boleh dikriminalisasi.
Tuntut Transparansi Pemerintah Kota
Tak hanya isu nasional, massa aksi juga menyoroti carut-marut tata kelola di Kota Pematangsiantar. Beberapa isu yang diangkat meliputi penanganan pascakebakaran Pasar Dwikora Parluasan, transparansi APBD, buruknya kualitas pelayanan publik, hingga infrastruktur yang tak kunjung optimal.
“Kami mendesak Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk segera merealisasikan janji-janji prioritasnya dan menjalankan tata kelola pemerintahan yang transparan serta akuntabel,” lanjutnya.
GMKI menegaskan bahwa aksi ini hanyalah permulaan. Jika tuntutan tidak segera direspons, mereka berkomitmen untuk melakukan konsolidasi lebih luas dan aksi lanjutan sebagai bentuk pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Respons DPRD
Menanggapi aksi tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Pematangsiantar, Daud Simanjuntak, menemui massa aksi dan menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut.
“Aspirasi dari massa aksi ini kami terima,” ujar Daud singkat usai menandatangani surat tuntutan mahasiswa.
Kini, bola panas berada di tangan pemerintah dan legislatif. Masyarakat menunggu langkah konkret apa yang akan diambil untuk menjawab keresahan yang disuarakan para mahasiswa tersebut.(KDM07)
