Media Sinergitas TNI-Polri News,SAMARINDA (27 April 2026) –
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, secara resmi menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat serta menyatakan komitmennya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan anggaran dan tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Langkah ini diambil sebagai respons cepat dan terbuka atas aspirasi serta kritik masyarakat terkait rencana renovasi rumah jabatan gubernur senilai Rp25 miliar, serta isu penunjukan anggota keluarga dalam struktur pendukung pemerintahan. Gubernur menegaskan bahwa dirinya mengambil tanggung jawab penuh atas kegaduhan yang terjadi.
“Saya mendengar dan menyimak dengan saksama masukan dari masyarakat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan kepemimpinan, saya memohon maaf atas kegaduhan yang timbul. Kami berkomitmen untuk memperbaiki transparansi dan memastikan setiap kebijakan daerah senantiasa berorientasi pada kepentingan publik,” ujar Rudy Mas’ud di Samarinda, Senin (27/04).
Langkah Takstis dan Penataan Struktur
Sebagai tindakan nyata untuk meredam polemik dan efisiensi anggaran, Gubernur telah menetapkan beberapa kebijakan strategis:
Tanggung Jawab Pribadi: Gubernur memutuskan untuk menanggung secara pribadi seluruh biaya pengadaan fasilitas rumah jabatan yang dinilai di luar fungsi kedinasan primer, seperti kursi pijat dan akuarium. Hal ini dilakukan agar anggaran negara tetap fokus pada fungsi pelayanan masyarakat.
- Penghapusan Peran Keluarga: Terhitung mulai 27 April 2026, Gubernur resmi meniadakan keterlibatan anggota keluarga dalam peran struktural maupun posisi strategis di lingkungan Pemprov Kaltim, termasuk dalam jajaran Tim Ahli Gubernur (TGUPP). Langkah ini diambil untuk menjaga profesionalisme dan menghindari isu dinasti politik.
- Audit Ulang Renovasi: Seluruh item dalam rencana renovasi rumah jabatan akan diaudit ulang secara transparan. Pemerintah Provinsi akan menggandeng pihak terkait untuk memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara efisien, wajar, dan tepat sasaran.
Gubernur Rudy Mas’ud berharap langkah-langkah ini dapat mengembalikan kepercayaan publik dan menjadi momentum bagi jajaran Pemprov Kaltim untuk bekerja lebih akuntabel. Beliau menegaskan bahwa transparansi dalam pengambilan kebijakan ke depan akan menjadi prioritas utama demi kemajuan Kalimantan Timur.(Hendra/BiroBerauKaltim)
