Media Sinergitas TNI-Polri News,Sumatera Barat (15/6/2026)-
Gerakan Pendukung Reformasi Polri dan Peduli Masyarakat (GPRPPM) secara resmi meminta Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Barat untuk segera melakukan monitoring ketat dan evaluasi total terhadap sistem pengawasan pelabuhan serta jalur perairan di Sumatera Barat.
Langkah tegas ini diperlukan menyusul meningkatnya indikasi bahwa wilayah laut Sumbar kini menjadi salah satu pintu masuk utama penyelundupan narkotika jaringan internasional maupun antarpulau.
Ketua Penggerak GPRPPM menegaskan bahwa reformasi Polri tidak hanya bicara tentang pembenahan internal, melainkan tentang sejauh mana kepolisian mampu melindungi masyarakat dari ancaman nyata seperti narkoba. Perairan Sumatera Barat yang luas dengan banyak pulau kecil dan pelabuhan tikus menjadi ruang kosong yang cerdik dimanfaatkan oleh para bandar.
Jika ini dibiarkan tanpa pengawasan ketat dan patroli rutin yang agresif, masa depan generasi muda Sumbar berada dalam ancaman besar.GPRPPM meminta Kapolda Sumbar tidak sekadar melakukan operasi rutin yang bersifat reaktif.
Polda Sumbar harus mengambil langkah mitigasi konkret dengan memperkuat armada Polairud, mengoptimalkan intelijen air, serta membangun sinergi taktis bersama TNI AL, Bea Cukai, dan BNN. Kehadiran negara di laut harus dirasakan secara nyata oleh para pelaku kejahatan.Sebagai solusi jangka pendek, GPRPPM mendorong pembentukan Satgas Khusus Pengamanan Pesisir yang melibatkan peran aktif masyarakat nelayan lokal sebagai mata dan telinga kepolisian.
GPRPPM akan terus mengawal isu ini dan menagih komitmen tegas Kapolda Sumbar dalam membersihkan wilayah hukumnya dari cengkeraman mafia narkotika demi mewujudkan Polri yang presisi, dicintai, dan tepercaya.
Poin Utama Desakan GPRPPM Evaluasi Pengawasan Perairan:
- Jalur laut Sumbar rawan infiltrasi jaringan narkoba internasional dan nasional.Aksi Nyata Kapolda: Kapolda Sumbar harus memimpin langsung pemetaan titik lemah di sepanjang pantai barat Sumatra.
- Sinergi Antar-Lembaga: Polri wajib menggandeng Polairud, TNI AL, dan Badan Narkotika Nasional (BNN).
- Komitmen Reformasi: Pembersihan jalur narkoba adalah bukti nyata reformasi struktural dan moral di tubuh kepolisian.
- Solusi Strategis yang Ditawarkan pos Pantau Terpadu:
- Membangun posko mini di pulau-pulau terluar dan pesisir rawan.
- Teknologi Radar Kelautan: Memanfaatkan radar modern untuk mendeteksi pergerakan kapal mencurigakan pada malam hari.
- Pemberdayaan Nelayan: Membentuk jaringan intelijen berbasis masyarakat pesisir guna mempercepat laporan darurat.
Jakarta, 15 Juni 2026 Pengurus Pusat Gerakan Pendukung Reformasi Polri dan Peduli Masyarakat (GPRPPM). (red)
